Novryanda Aidil Fitra Ajak Mahasiswa Bangun Gerakan Kampus Antipolitik Uang

Pringsewu – Presiden Mahasiswa (Presma) Universitas Muhammadiyah Pringsewu (UMPRI), Novryanda Aidil Fitra, mengajak mahasiswa membangun gerakan kampus antipolitik uang melalui kolaborasi lintas organisasi, deklarasi bersama, serta pendidikan politik berbasis gagasan dan rekam jejak calon pemimpin. Ajakan tersebut disampaikan dalam kegiatan Behasan Demokrasi Episode 1 bertema “Gen Z dan Politik Uang: Masihkah Suara Rakyat Bisa Dibeli?” yang dilaksanakan melalui Zoom Meeting, Kamis (15/10/2026).

Dalam pemaparannya, Novryanda mengingatkan bahwa dampak politik uang tidak berhenti pada saat pemilih menerima sejumlah uang, tetapi dapat berpengaruh terhadap kualitas kepemimpinan dan kebijakan publik setelah pemilu. Menurutnya, keuntungan sesaat yang diterima pemilih tidak sebanding dengan pentingnya kebijakan jangka panjang yang berkaitan dengan pendidikan, lapangan pekerjaan, pelayanan kesehatan, dan keadilan hukum.

Ia mengajak generasi muda merenungkan pertanyaan mendasar tentang apa yang sebenarnya dipertaruhkan ketika suara diberikan karena imbalan materi. Baginya, hak pilih merupakan bagian penting dari kedaulatan rakyat yang seharusnya digunakan secara bebas dan bertanggung jawab, bukan diperlakukan sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan.

Novryanda juga memaparkan bahwa politik uang menjadi salah satu tantangan dalam penyelenggaraan pemilu. Ia merujuk pada pemetaan kerawanan politik uang Pemilu 2024 yang dipublikasikan Bawaslu, yang mencatat Provinsi Lampung memperoleh skor 55,56 dalam kategori kerawanan politik uang. Data tersebut menunjukkan pentingnya upaya pencegahan dan keterlibatan berbagai elemen masyarakat untuk mengawal integritas pemilu.

Menurutnya, mahasiswa memiliki posisi strategis dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai bahaya politik uang. Peran tersebut dapat dimulai dari lingkungan kampus melalui gerakan yang terorganisasi dan melibatkan berbagai elemen mahasiswa, sehingga upaya edukasi tidak hanya bergantung pada satu organisasi atau kelompok tertentu.

Novryanda menyampaikan tiga langkah yang dapat dilakukan mahasiswa untuk memperkuat gerakan antipolitik uang. Pertama, membentuk tim lintas organisasi dengan melibatkan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Himpunan Mahasiswa Jurusan, Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), serta elemen kampus lainnya. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan edukasi sekaligus membangun komitmen bersama dalam menjaga integritas demokrasi.

Kedua, menyusun deklarasi kampus antipolitik uang sebagai bentuk komitmen moral mahasiswa dan sivitas akademika untuk menolak segala bentuk transaksi yang bertujuan memengaruhi pilihan politik. Deklarasi tersebut diharapkan menjadi landasan bagi gerakan berkelanjutan dalam membangun budaya demokrasi yang jujur dan berintegritas di lingkungan pendidikan.

Ketiga, menjadikan kampus sebagai ruang literasi politik yang kritis dan ilmiah. Mahasiswa didorong untuk membahas visi, misi, program kerja, serta rekam jejak calon pemimpin berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, penilaian terhadap calon tidak hanya didasarkan pada popularitas atau besarnya bantuan materi yang diberikan, tetapi juga pada gagasan, integritas, dan kemampuan menjalankan tanggung jawab publik.

Lebih lanjut, Novryanda menekankan pentingnya peran generasi muda dalam menyebarluaskan pendidikan politik kepada masyarakat. Menurutnya, mahasiswa dapat memanfaatkan organisasi, forum diskusi, dan media sosial untuk mengedukasi masyarakat agar lebih kritis terhadap praktik politik uang serta memahami pentingnya menentukan pilihan berdasarkan pertimbangan yang matang.

Ia juga mengapresiasi upaya pencegahan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Pringsewu melalui sosialisasi kepada pelajar dan pemilih pemula. Gerakan literasi digital seperti “Saring Sebelum Sharing” dinilai relevan untuk mendorong generasi muda memeriksa informasi sebelum membagikannya serta meningkatkan kewaspadaan terhadap hoaks, politik uang, dan politisasi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Novryanda berharap mahasiswa tidak hanya menjadi peserta dalam diskusi demokrasi, tetapi juga mengambil peran nyata melalui edukasi, kolaborasi, dan pengawasan partisipatif. Menurutnya, gerakan antipolitik uang perlu dimulai dari lingkungan terkecil, termasuk kampus, agar nilai integritas dapat diterapkan dalam kehidupan organisasi dan masyarakat.

Kegiatan Behasan Demokrasi Episode 1 menjadi ruang dialog antara mahasiswa dan Bawaslu untuk membahas tantangan demokrasi, khususnya politik uang dan peran generasi muda dalam menjaga integritas pemilu. Kegiatan ini menghadirkan perwakilan Aliansi BEM Pringsewu (ABP), yaitu Husein Fadhilah dari Universitas Aisyah Pringsewu, M. Fadhil Al-Hadi dari Institut Bakti Nusantara Pringsewu, Maulana Rizki Fauzi dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Pringsewu, serta Novryanda Aidil Fitra dari Universitas Muhammadiyah Pringsewu.

Melalui kegiatan ini, diharapkan mahasiswa dan generasi muda semakin aktif membangun budaya demokrasi yang sehat, menolak politik uang, serta mendorong masyarakat menilai calon pemimpin berdasarkan gagasan dan rekam jejak. Kolaborasi antara mahasiswa, masyarakat, dan Bawaslu menjadi bagian penting dalam memperkuat pengawasan partisipatif demi terwujudnya pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.

“Masa depan tidak bisa dibeli dengan harga murah.” Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa menjaga integritas suara merupakan tanggung jawab bersama, termasuk generasi muda sebagai bagian dari penentu masa depan demokrasi.