Husein Fadhilah Ajak Gen Z Kritis dan Lawan Politik Uang demi Masa Depan Demokrasi

Pringsewu – Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Aisyah Pringsewu (BEM UAP), Husein Fadhilah, mengajak generasi Z (Gen Z), khususnya mahasiswa, untuk membangun sikap kritis dalam menentukan pilihan politik, menolak politik uang, serta aktif mendorong perubahan demi terwujudnya demokrasi yang berkualitas. Hal tersebut disampaikannya sebagai narasumber pertama dalam kegiatan Behasan Demokrasi Episode 1 bertema “Gen Z dan Politik Uang: Masihkah Suara Rakyat Bisa Dibeli?” yang diselenggarakan melalui Zoom Meeting, Kamis (15/10/2026).

Dalam pemaparannya, Husein menegaskan bahwa kualitas demokrasi sangat bergantung pada kesadaran dan kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak politiknya. Menurutnya, demokrasi dapat menjadi sistem yang baik apabila rakyat menentukan pilihan berdasarkan pertimbangan rasional, rekam jejak, integritas, dan kemampuan calon pemimpin. Sebaliknya, demokrasi berisiko menghasilkan kepemimpinan yang buruk apabila pilihan masyarakat mudah dipengaruhi oleh kepentingan sesaat, pencitraan, maupun politik uang.

Untuk menjelaskan hal tersebut, Husein mengibaratkan demokrasi seperti sistem penilaian produk pada platform belanja daring. Ulasan dan rating dapat membantu pembeli menentukan pilihan apabila diberikan secara jujur berdasarkan kualitas produk. Namun, ketika penilaian dimanipulasi atau direkayasa, pembeli justru berisiko mendapatkan barang yang tidak sesuai harapan.

Menurutnya, kondisi serupa dapat terjadi dalam politik ketika citra calon pemimpin dibangun melalui manipulasi informasi, popularitas semata, atau praktik politik uang. Masyarakat berisiko memilih pemimpin bukan berdasarkan kapasitas dan rekam jejak, melainkan karena pengaruh yang menutupi kualitas sebenarnya.

Husein juga menyoroti pandangan yang menganggap Gen Z sebagai kelompok yang apatis terhadap politik. Ia menilai, generasi muda justru memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam kehidupan demokrasi. Tantangannya adalah bagaimana potensi tersebut diarahkan menjadi partisipasi yang kritis, rasional, dan berkelanjutan, bukan sekadar mengikuti tren atau memilih berdasarkan daya tarik personal calon pemimpin.

Menurutnya, sikap kritis generasi muda turut dipengaruhi oleh kekecewaan terhadap perilaku sebagian pejabat publik dan praktik politik yang dinilai tidak sejalan dengan harapan masyarakat. Fenomena memamerkan kemewahan, janji kampanye yang tidak terealisasi, pencitraan tanpa kinerja nyata, hingga manipulasi informasi dapat memperlebar jarak kepercayaan antara masyarakat dan lembaga politik.

Dalam konteks tersebut, Husein mengingatkan agar kekecewaan terhadap politik tidak membuat generasi muda menyerah atau menjauh dari proses demokrasi. Sebaliknya, mahasiswa perlu menjadikan sikap kritis sebagai dasar untuk mengawasi kekuasaan, mengevaluasi kebijakan, serta mendorong para pemimpin agar bertanggung jawab terhadap janji dan mandat yang diberikan masyarakat.

Ia juga menekankan bahwa media sosial memiliki dua sisi dalam kehidupan demokrasi. Di satu sisi, arus informasi yang cepat dapat membuat masyarakat mudah terpengaruh oleh narasi yang belum terverifikasi, popularitas figur, dan konten yang lebih mengutamakan hiburan daripada substansi. Akibatnya, pilihan politik berisiko tidak didasarkan pada pemahaman yang memadai mengenai program, kapasitas, dan rekam jejak calon pemimpin.

Di sisi lain, media sosial dapat menjadi sarana untuk membangun kesadaran publik dan menggerakkan partisipasi masyarakat. Melalui komunikasi digital, mahasiswa dapat menyebarluaskan edukasi politik, menyuarakan persoalan publik, mengawal kebijakan, serta mengajak masyarakat terlibat dalam gerakan perubahan. Karena itu, Husein mendorong generasi muda untuk memanfaatkan ruang digital secara bertanggung jawab dan tidak berhenti pada aktivitas mengikuti tren.

Dalam kaitannya dengan politik uang, ia mengajak Gen Z untuk tidak membiarkan hak suara dipengaruhi oleh keuntungan sesaat. Pilihan politik, menurutnya, harus diberikan berdasarkan pertimbangan yang matang terhadap integritas, kompetensi, dan rekam jejak calon pemimpin. Sikap tersebut penting agar suara rakyat tetap menjadi sarana menentukan arah pembangunan, bukan komoditas yang dapat diperjualbelikan.

Husein turut mendorong mahasiswa mengambil peran sebagai penggerak kesadaran kritis di tengah masyarakat. Peran tersebut dapat dilakukan dengan memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya, mendiskusikan persoalan politik secara sehat, mengedukasi lingkungan sekitar mengenai bahaya politik uang, serta mengawasi proses demokrasi sesuai dengan peran dan ketentuan yang berlaku.

Sebagai penutup, Husein mengajak mahasiswa menerapkan empat prinsip, yakni Review untuk menolak pembodohan, Resist untuk mempertahankan akal sehat, Rebel untuk melawan sistem transaksional yang merugikan rakyat, dan Revolution untuk mendorong perubahan yang lebih besar. Melalui prinsip tersebut, ia menegaskan pentingnya menjaga nalar kritis dan keberanian generasi muda dalam memperjuangkan masa depan demokrasi.

Kegiatan Behasan Demokrasi Episode 1 ini menghadirkan perwakilan Aliansi BEM Pringsewu (ABP), yaitu Husein Fadhilah dari Universitas Aisyah Pringsewu, M. Fadhil Al-Hadi dari Institut Bakti Nusantara Pringsewu, Maulana Rizki Fauzi dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Pringsewu, serta Novryanda Aidil Fitra dari Universitas Muhammadiyah Pringsewu. Kegiatan ini diikuti oleh generasi Z dan masyarakat umum sebagai ruang diskusi mengenai peran anak muda dalam menghadapi tantangan demokrasi, khususnya praktik politik uang.

Melalui kegiatan ini, diharapkan generasi muda semakin memahami pentingnya menjaga integritas pilihan politik, berani menolak politik uang, serta memanfaatkan media sosial sebagai sarana edukasi dan pengawasan partisipatif. Dengan keterlibatan generasi muda yang kritis dan bertanggung jawab, demokrasi diharapkan dapat berjalan lebih jujur, adil, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.