Jangan Anggap Biasa: Politik Uang Merusak Demokrasi dari Akar

Pringsewu - Praktik politik uang kerap dianggap sebagai sesuatu yang lumrah dalam setiap proses demokrasi. Berbagai alasan pun sering muncul untuk membenarkannya.

“Cuma ngasih buat pilih saya. Gak ngerugiin siapa-siapa kok. Ribet amat!”

Bahkan, tidak sedikit masyarakat yang berpikir uang atau barang yang diterima dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti membayar listrik, membeli gas, hingga membeli kebutuhan pribadi lainnya.

Padahal, di balik manfaat sesaat tersebut, politik uang menyimpan dampak besar yang dapat merusak kehidupan demokrasi dalam jangka panjang.

Politik uang tidak hanya berkaitan dengan pemberian uang atau barang untuk memengaruhi pilihan politik seseorang. Lebih dari itu, praktik tersebut dapat merusak integritas demokrasi karena membuka ruang bagi lahirnya pemimpin yang tidak mengedepankan kepentingan masyarakat, melainkan berupaya mengembalikan biaya politik yang telah dikeluarkan.

Dampak politik uang antara lain dapat:

• Merusak integritas demokrasi;
• Melahirkan pemimpin yang korup;
• Menghambat pembangunan dan pelayanan publik;
• Menurunkan kualitas kepemimpinan;
• Mengikis moral masyarakat; serta
• Memicu tingginya biaya politik.

Ketika politik uang dianggap wajar, masyarakat tanpa sadar sedang membiarkan kualitas demokrasi terus menurun. Demokrasi yang sehat seharusnya dibangun atas dasar gagasan, program, integritas, dan rekam jejak, bukan karena imbalan sesaat.

Bawaslu Kabupaten Pringsewu mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menolak praktik politik uang dalam bentuk apa pun. Jangan benarkan yang biasa, dan biasakan yang benar.

Masyarakat juga diharapkan tidak ragu untuk berperan aktif dalam pengawasan partisipatif. Apabila mengetahui, melihat, atau menemukan dugaan praktik politik uang, segera laporkan kepada Bawaslu agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Mari jaga demokrasi agar tetap jujur, adil, dan berintegritas.

Jangan diam. Jangan abaikan. Jika mengetahui adanya praktik politik uang, laporkan kepada Bawaslu.