Jaga Akuntabilitas Keuangan, Bawaslu Raih Opini WTP 11 Kali Beruntun dari BPK RI

Pringsewu – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia kembali menorehkan prestasi dalam tata kelola keuangan negara dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025.

Predikat tersebut menjadi pencapaian yang membanggakan karena merupakan opini WTP yang berhasil dipertahankan Bawaslu selama 11 tahun berturut-turut sejak tahun 2015. Capaian ini mencerminkan komitmen Bawaslu dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Opini WTP diberikan oleh BPK RI sebagai bentuk pengakuan bahwa laporan keuangan Bawaslu telah memenuhi berbagai indikator penilaian, di antaranya kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), efektivitas sistem pengendalian intern, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberhasilan tersebut didukung oleh konsistensi Bawaslu dalam menerapkan tata kelola keuangan yang profesional melalui penyusunan laporan keuangan yang transparan, objektif, dan akurat sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. Selain itu, sistem pengendalian internal yang kuat dan terintegrasi mulai dari tingkat pusat hingga provinsi serta kabupaten/kota turut menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas pengelolaan anggaran. Di sisi lain, kepatuhan terhadap regulasi dalam setiap pelaksanaan anggaran menunjukkan komitmen Bawaslu dalam mengelola keuangan negara secara cermat, efektif, dan berintegritas.

Raihan opini WTP selama sebelas kali berturut-turut diharapkan semakin memperkuat kepercayaan publik terhadap Bawaslu, tidak hanya sebagai lembaga yang bertugas mengawasi penyelenggaraan demokrasi dan pemilu, tetapi juga sebagai institusi negara yang mampu mengelola dana publik secara profesional, akuntabel, dan bertanggung jawab.

Bawaslu menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan di seluruh jajaran. Predikat WTP ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Bawaslu, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, untuk terus menjaga integritas, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempertahankan standar pengelolaan keuangan yang terbaik demi mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.