PERSIAPAN PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILU 2024, BAWASLU PRINGSEWU MENGHADIRI RAPAT PERSIAPAN PELAKSANAAN FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)

Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Pringsewu - Ketua Bawaslu Pringsewu, M. Fathul Arifin, beserta Anggota Bawaslu Pringsewu, Adam Malik, menghadiri Rapat Persiapan pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) yang bertujuan untuk mempersiapkan perumusan kebijakan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu Serentak tahun 2024. Rapat ini diadakan di aula KPU Kabupaten Pringsewu pada Jumat, 23 Juni 2023.

Rapat tersebut dihadiri oleh KPU Pringsewu dan Bawaslu Pringsewu, termasuk Ketua KPU Pringsewu, Sofyan Akbar Budiman, yang dalam sambutannya menjelaskan bahwa sebelum peraturan tersebut disahkan, KPU wajib melaksanakan FGD untuk mensosialisasikan kebijakan tersebut kepada pihak terkait dan mendapatkan saran serta masukan dari mereka. Focus Group Discussion (FGD) ini merupakan upaya dari KPU untuk memberikan ruang diskusi kepada peserta Pemilu 2024 guna merumuskan tahapan penghitungan suara.

Ketua Bawaslu Pringsewu, M. Fathul Arifin, menyampaikan pentingnya pelaksanaan persiapan FGD ini sebagai langkah awal untuk memastikan keterlibatan seluruh pihak terkait dalam penyusunan kebijakan pemungutan dan penghitungan suara yang transparan, akuntabel, dan adil. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Bawaslu, KPU, dan pihak terkait lainnya dalam memastikan keberhasilan pelaksanaan Pemilu Serentak tahun 2024.

Anggota Bawaslu Pringsewu, Adam Malik, juga menambahkan bahwa FGD ini merupakan platform yang baik untuk mendengarkan suara dan masukan dari masyarakat serta stakeholder terkait lainnya. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan dapat mencerminkan kebutuhan dan harapan seluruh peserta Pemilu 2024.

Rapat persiapan pelaksanaan FGD ini merupakan langkah awal yang penting dalam rangka mempersiapkan perumusan kebijakan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu Serentak tahun 2024 di Kabupaten Pringsewu. Diharapkan melalui kolaborasi dan diskusi yang terbuka, kebijakan tersebut dapat menciptakan proses pemungutan dan penghitungan suara yang transparan, adil, dan dapat dipercaya oleh masyarakat.